taradigading

Jakarta, Kompas Sabtu, 11 Juli 2009 – Pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan hingga 100 persen dari total tagihan atau gratis bagi wajib pajak yang menjadi korban bencana alam atau maksimal 75 persen bagi pensiunan atau perusahaan yang merugi.

Kepala Biro Humas Departemen Keuangan Harry Z Soeratin mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Jumat (10/7). Ini dilakukan untuk meringankan beban keuangan wajib pajak.

Keringanan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 yang berlaku efektif mulai 17 Agustus 2009. PMK ini menegaskan, PBB bisa dikurangi pada wajib pajak yang dilanda bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan banjir) atau karena sebab lain yang luar biasa, seperti kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan atau wabah hama tanaman. Maksimal PBB yang bisa dibebaskan Rp 500 juta.

Pengurangan juga bisa diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi kondisi tertentu, yakni veteran pejuang, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa gerilya atau janda dan dudanya. PBB juga bisa dikurangi pada obyek pajak berupa lahan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan dimiliki wajib pajak berpenghasilan rendah.

Fasilitas serupa diberikan juga pada obyek pajak yang dimiliki wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata dari pensiunan sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi. Wajib pajak pemilik obyek PBB yang nilainya terus naik setiap meter perseginya akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan juga bisa meminta keringanan PBB. Nilai PBB yang bisa dibebaskan Rp 200.000.

”Adapun untuk wajib pajak yang meliputi perusahaan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutinnya bisa menyampaikan pengurangan PBB tersebut,” tutur Harry.

Besarnya pengurangan PBB adalah 75 persen dari PBB yang terutang. Ini khusus pada wajib pajak dengan kondisi tertentu atau yang tidak terkena bencana. Pengurangan PBB bagi wajib pajak yang kena bencana bisa 100 persen dari total tagihan.

”Pengurangan PBB ini diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak yang dapat diajukan secara perseorangan maupun kolektif,” ujar Harry.

Untuk mendukung kebijakan itu, pemerintah juga menerbitkan PMK Nomor 111/PMK.03/ 2009 yang ditetapkan 17 Juni 2009. Disebutkan, pemerintah bisa mengurangi, menghapus, bahkan membatalkan sanksi administrasi PBB serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Keringanan ini bisa memengaruhi besaran PBB yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB, Surat Tagihan Pajak (STP) PBB, serta Surat Ketetapan BPHTB yang tidak benar.

Pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB dan BPHTB tersebut bisa diberikan jika terjadi kesalahan atas luas obyek PBB, nilai jual, dan penafsiran peraturan perundang-undangan atas PBB pada SPPT, SKP PBB, STP PBB, serta kekeliruan atas nilai perolehan obyek pajak pada BPHTB. (OIN)

sumber: kompas.com

Dulu, pasti saya akan membeli majalah ini, namun cukup lama kehilangan Prisma, yah satu dekade, namun sebuah berita dari majalah tempo tentang terbit kembali Prisma sungguh berita yang menyenangkan.
Dulunya,…. dicetak dalam kertas buram, tetapi dengan isi pemikiran cemerlang, perdebatan publik tentang permasalahan sosial ekonomi di Indonesia.

Pada masa sekarang, begitu keringnya artikel sos-ek versi Indonesia, membanjirnya artikel versi non-Indonesia yang dapat diunduh dari internet dan menjamur ‘artikel pesanan’, juga ‘jurnal setengah hati yang takut pencemaran nama baik’ .  Dengan terbit kembali Prisma diharapkan akan terhapuskan dahaga intelektual kaum muda.

Prisma terbit kembali. Edisi perdananya bertajuk ”Senjakala Kapitalisme & Krisis Demokrasi”. Majalah setebal 120 halaman itu terdiri atas sembilan tulisan dan petikan dialog dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Mengimbangi gerak zaman, Prisma juga akan tampil online. ”Agar mudah diakses banyak orang,” kata Daniel. Sedangkan periode terbitnya tiga bulan sekali, paling cepat nantinya dua bulan sekali, tak akan mengulang menjadi bulanan. ”Takut mengorbankan kualitas,” kata Daniel

Selamat untuk Prisma dan LP3ES.

image source: nydailynews. Tanjung/AP

JAKARTA, Indonesia- Sedikitnya 15 gajah Sumatra telah mati ditembak atau diracuni sampai mati dengan mengumpan buah yang mengandung cianida pada tahun ini, menandai suatu kenaikan tajam tingkat pembunuhan gajah dari 2008, kata seorang pejabat lingkungan hidup. Mamalia raksasa ini kebanyakan dibunuh oleh pemburu gelap untuk gading mereka, berkata Tony Suhartono, direktur biodiversity dan konservasi di Departemen Kehutanan.
Akar permasalahannya karena habitatnya sudah rusak oleh perambahan, kebakaran hutan dll. Permasalahan yang dari dulu sudah muncul, dan belum terpecahkan. Sehingga habitat gajah dan semakin terkotak-kotak.

Menurut Syamsidar ada pihak yang memanfaatkan konflik ini. Setiap kali ada konflik, gajah dibunuh dan gading-gading gajah jantan hilang. Berarti di balik itu ada yang mengambil kesempatan mendapatkan gading gajah.
Faktor ketiga menurut WWF Riau, karena perburuan yang sengaja ingin mendapatkan gading gajah. Mengingat harga gading yang sangat tinggi.
Angka kematian tinggi gajah di Riau, terjadi tahun 2006, 24 ekor. Dan tahun ini, di bulan Juni jumlah korban sudah mencapai tujuh ekor. Dibanding kematian di Seluruh pulau Sumatera, total 15 ekor. Maka Riau bisa dikatakan paling tidak aman untuk gajah.

Hukum Lemah; “Di sisi lain kita memang melihat kurang intesifnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus kematian gajah. Baik itu karena perburuan atau pun konflik dengan penduduk.” Syamsidar menegaskan.
Menurut catatan WWF selama sepuluh tahun terakhir, tidak ada proses hukum terhadap kasus-kasus kematian gajah. ”Hanya satu perburuan gajah di tahun 2005 yang diajukan ke proses hukum. Dibandingkan angka tinggi kematian gajah, maka proses hukumnya sangat kurang. Mungkin ini yang menyebabkan orang tidak takut membunuh gajah.”

Sebuah email yang kami terima dari Worldbank, antara lain tentang : Laporan terbaru mengenai Reformasi Kesehatan & Pengadilan Non Negara (edisi  Juni, 2009)

Pembiayaan Kesehatan di Indonesia: Peta Jalan Reformasi
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam kebijakan sehubungan dengan pembiayaan reformasi kesehatan, pemilihan kelompok penerima subsidi, manfaat kesehatan yang akan diberikan, perubahan yang diperlukan dalam sistem penyampaian layanan serta masalah peraturan dan administratif lain. Laporan terbaru Bank Dunia mengenai kesehatan membahas masalah-masalah ini.

Temuan laporan & rekomendasi | Siaran Pers….

Laporan Lengkap (english) (1mb .pdf)

Ringkasan Eksekutif (1.9mb .pdf)…..

Lembar Fakta Laporan (140kb .pdf)……..

Menemukan Titik Keseimbangan: Mempertimbangkan Keadilan Non-Negara di Indonesia
Sebuah penelitian baru tentang keadilan non-negara di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar warga Indonesia masih mengandalkan mekanisme yang berlaku di tingkat desa untuk menyelesaikan perselisihan. Kendati demikian, sistem ini sering tidak berpihak pada kelompok marginal seperti kaum perempuan dan minoritas etnik.

Temuan laporan & rekomendasi | Siaran Pers….

Laporan Lengkap (1 mb .pdf)

Ringkasan Eksekutif (281kb .pdf)

sumber: worldbank.

Tempo 11 Mei 2009, Setidaknya dalam 12 tahun terakhir, sejumlah dokter telah ditangkap dengan tuduhan melakukan aborsi ilegal. Mereka memanfaatkan kelenturan hukum yang mengatur pengguguran kandungan untuk meraup keuntungan finansial. Seorang dokter ahli disebut-sebut pendapatannya mencapai Rp 500 juta per bulan dari bisnis ini.

Profesor Biran Affandi, pakar kebidanan dan kandungan, berpendapat bahwa—sesuai dengan ilmu pengetahuan dan program Keluarga Berencana—aborsi sebaiknya dilegalkan. Syaratnya, dilakukan secara profesional dan aman.

Apakah asosiasi kedokteran mendukung aborsi? Dan siapa yang membahas aturannya?
Iya (mendukung). Yang punya rahim kan wanita. Tapi ini dia, yang merasa berhak membicarakan banyak sekali: ulama, polisi, pengacara, jaksa, semua bicara. Masing-masing dari sudut pandang sendiri. Yang bidang hukum berbicara dari sudut abortus provokatus, aborsi yang dilarang. Sejak awal soal ini tidak pernah selesai. Orang lebih melihat, ini ada abortus di sana-sini. Akhirnya dokter atau orang yang melakukannya yang kena.

Benarkah pada 1970-1980 aborsi boleh dilakukan untuk menangani kegagalan KB?
Belum ada. Yang ada hanya kesepakatan tanpa dokumen resmi.

Bukankah Klinik Raden Saleh ditunjuk secara resmi?
Betul. Tapi itu satu-satunya (klinik). Yang lain mana? Untuk 240 juta rakyat Indonesia, mana cukup hanya Raden Saleh. Akhirnya terjadilah klinik unauthorized. Itu bukan ilegal. Bayangkan saja, kehamilan yang tidak diinginkan ada berapa juta? Itu mau ke mana?

Apakah Anda, juga Klinik Raden Saleh, ikut berpraktek aborsi tanpa indikasi medis?
Semua tindakan yang dilakukan di Klinik Raden Saleh dilakukan setelah melalui konseling ketat. Dilakukan oleh konselor terlatih untuk memastikan adanya indikasi medis.

Sebetulnya, berapa besar angka kegagalan Keluarga Berencana?
Setiap cara KB selalu ada kegagalannya. Kegagalan kontrasepsi IUD sekitar satu persen, pil dua persen, suntikan dan sterilisasi kurang dari satu persen, lalu kondom 20 persen.

Bila gagal, apa yang harus dilakukan?
Cuma dua pilihan: menerima atau tidak. Sebagian besar akan meneruskan. Pemerintah menyediakan biaya kelahirannya tapi kecil sekali. Sejak semula harus diterangkan bahwa KB tidak 100 persen berhasil. Kalau gagal, bisa diteruskan. Tapi ada yang ngotot tidak mau.

Apa efeknya bila diteruskan?
Tidak ada. Hanya, secara kejiwaan merasa tidak enak, karena nawaitunya tidak ingin hamil. Ada yang merasa anaknya akan cacat, padahal tidak. Paling-paling, pada pemakai IUD, 30 persen akan keguguran.

Dan bila dihentikan?
Pemerintah tidak menyediakan (fasilitas) itu. Akhirnya, ya, mencari-cari sendiri.

Kalau gagal KB, apakah boleh digugurkan?
Secara rasional dibolehkan. Kami sedang mendorong (hal) ini. Seperti mobil, kalau kita jual kan ada after sales service-nya. Begitu juga KB, akan ada kemungkinan efek samping, komplikasi, dan kegagalan. Kalau konsisten, semuanya ditanggulangi. Itu dipengaruhi kultur dan politik.

Soal ini mesti diatur di mana?
Di Undang-Undang Kesehatan. Tapi itu tidak ada. Sedang direvisi, tapi belum selesai.

sumber : majalah.tempo

Baru saja diluncurkan online tanggal 21 April yang lalu, situs World Digital Library oleh UNESCO, telah diluncurkan.
Cukup asik,……… dan salah satu contoh tentang “View of the Island and the City of Batavia Belonging to the Dutch, for the India Company” yang ditulis oleh Jan Van Ryne in 1754. (full story : wdl.org)

Batavia tempo doeloe tahoen 1750-an (sumber : WDL)

Saat ini, satu dari enam orang di dunia sulit mendapatkan akses air bersih. Perserikatan Bangsa-Bangsa memprediksi pada 2025, separuh dari negara negara di dunia akan menghadapi kekurangan air.

Laporan Asia Society, sebuah lembaga wadah pemikir yang berbasis di Washington mengatakan bahwa Asia tampaknya akan menghadapi konflik serius dalam suplai air bersih pada masa depan sejalan dengan percepatan pertambahan jumlah penduduk dan perubahan iklim yang mengancam akses mendapatkan sumber daya paling mendasar, air bersih.

Masalah air bersih di Asia saat ini sudah cukup memprihatinkan. 20 persen warga di Asia atau sekitar 700 juta orang tidak memiliki akses pada air yang aman untuk diminum. Separuh dari populasi di Asia, masih sulit mendapatkan sanitasi.

Walaupun separuh populasi dunia terdapat di Asia, mereka hanya mendapatkan sedikit air bersih dibandingkan mereka yang tinggal di benua lain. Jumlah populasi di Asia diduga akan mengalami kenaikan sekitar 500 juta orang pada sepuluh tahun mendatang.

Laporan yang dirilis Asia Society hari Jumat (17/04) berjudul “Tantangan Asia mendatang: Mengamankan Masa depan Air“. Laporan ini juga juga menjabarkan potensi perselisihan sengketa sumber air antara negara bertetangga yang bermusuhan seperti India dan Pakistan. Juga masalah kompleks sumber air antar beberapa negara seperti aliran sungai Mekong yang melewati Myannmar, Laos, Thailand, Kamboja dan Vietnam. Konflik antar negara yang berlarut-larut, masalah demografi dan kelangkaan air dapat menjadi masalah yang tak terduga pada dekade mendatang.

Para petani di Cina mengalami masalah air sebagai akibat dari polusi industri dan penyakit yang timbul dari mata air. Di Indonesia, masalah air lebih banyak disebabkan oleh fasilitas pembuangan air limbah yang tidak selayaknya.

Menurut para penelilti Asia Society, potensi konflik dapat muncul sebagai dampak langsung dan tidak langsung dari meningkatnya kelangkaan suplai air bersih. Hal ini tidak boleh dipandang remeh, apalagi ditambah dengan meningkatnya masalah perubahan iklim.

Bagian akhir laporan ini memuat sepuluh rekomendasi pada pemerintah negara-negara di Asia untuk memperhatikan masa depan sumber daya air. Kerja sama regional yang lebih luas antar negara merupakan hal pertama yang harus dibangun, termasuk perhatian terhadap kebijakan pola manajemen air sebagai tanggung jawab lingkungan, keamanan dan diplomatik. Selain itu, pemerintah juga harus melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan perusahaan swasta dalam pengelolaan sumber air.

Perlu juga dicari model penengahan konflik yang berhubungan dengan sengketa air. Hal lain yang mendesak adalah investasi pada sektor publik dan swasta demi infrastruktur yang lebih baik dan manajemen air yang lebih efisien. (Hendra Pasuhuk)

sumber dan informasi lebih lanjut : 1,2.

Mereka,…………. Saudara kita yang belum tersentuh  pemahaman tentang kesehatan gigi dipedalaman Mentawai yang mempercayai bahwa seorang perempuan tampak lebih cantik jika mempunyai gigi yang dipahat berbentuk tajam. Kita berharap tidak demikian lagi pada masa sekarang ini.

Sebuah  publikasi dari WB edisi Maret 2009 , telah masuk dalam email kami. Barangkali cukup menarik untuk diketahui, tentang Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2008, dan Metodologi kerangka kerja pengukuran kinerja Pemerintah Daerah (LGPM)

Kajian Pengeluaran Publik Indonesia untuk Sektor Kesehatan 2008.

Rangkuman Eksekutif:

• Usia penduduk Indonesia dewasa ini jauh lebih panjang dibandingkan empat dekade lalu, namun tantangan-tantangan besar bagi sektor kesehatan masih tetap ada.
• Sistem kesehatan Indonesia meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan namun kualitas yang buruk dan inefisiensi masih merupakan masalah utama, terutama karena permintaanakan meningkat di waktu yang akan datang.
• Meskipun pengeluaran untuk kesehatan masyarakat telah mengalami peningkatan yang substansial dari dasar yang rendah, jumlahnya masih rendah dan sebagian besar merupakan pengeluaran rumah tangga yang mengakibatkan kesenjangan dan hasil pelayanan sektorkesehatan yang buruk
• Kesenjangan dan inefisiensi merupakan faktor pendorong hasil pelayanan sektor kesehatan yang buruk di kalangan masyarakat miskin.

Kajian Pengeluaran Publik Indonesia untuk Sektor Kesehatan 2008

Investasi Pendidikan di Tingkat Kabupaten Indonesia

Peningkatan kualitas pendidikan di tingkat kabupaten di Indonesia memerlukan pemahaman yang lebih baik atas pola pengeluaran pemda di tingkat ini. Laporan terbaru Bank Dunia mengamati pola-pola ini untuk sampel dengan tujuan untuk membantu pemda kabupaten dalam melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan anggaran, sehingga meningkatkan output pendidikan.

Investasi dalam Pendidikan pada Tingkat Kab/Kota di Indonesia

Metodologi Kerangka Kerja Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (LGPM)

Dimulainya era desentralisasi di Indonesia pada tahun 2001 mengalihkan berbagai macam kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Secara keseluruhan, saat ini kewenangan dan tanggung jawab tersebut menandakan bahwa 40 persen dari belanja publik di Indonesia dilakukan oleh Pemda. Sebagai implikasinya, saat ini, peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Namun demikian, bagaimana kita mengukur kemajuan yang dicapai pemerintah daerah setelah desentralisasi berjalan selama delapan tahun? Tanpa adanya sistem pemantauan, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis, pertanyaan yang krusial ini tidak dapat dijawab secara akurat dan akibatnya implikasi implikasi kebijakan yang lebih luas yang ditimbulkan oleh desentralisasi akan tetap tidak jelas.

Metodologi kerangka kerja pengukuran kinerja Pemerintah Daerah

sumber : worldbank.org

Laporan khusus Ketahanan Pangan, oleh Ervan Hardoko (producer, BBC Siaran Indonesia)

Dua dekade lalu, Indonesia pernah merasakan nikmatnya swasembada beras, namun masa-masa keemasan itu perlahan pudar dan kini tidak jarang, Indonesia sebagai negara agraris, harus mengimpor bahan pangan dari negara-negara lain.

Sejarah mencatat, Indonesia pernah mengalami masa swasembada pangan, khususnya beras, pada dekade 1980-an. Bahkan saat itu, Organisasi Pangan Dunia, FAO memberikan penghargaan istimewa kepada pemerintah atas prestasi luar biasa ini.

Namun, bertahun-tahun sesudah itu prestasi swasembada beras nampaknya sulit terulang bahkan tidak jarang Indonesia harus mengimpor beras dari negara tetangga, misalnya Thailand dan Vietnam.

Selama beberapa tahun terakhir, masalah ketahanan pangan menjadi masalah penting di Indonesia. Sejumlah pengamat mengatakan akibat persediaan yang terbatas, harga berbagai komoditas pangan, diperkirakan akan menembus tingkat yang sangat mengkhawatirkan.

Dalam laporan seri khusus Ketahanan Pangan di Indonesia, Ervan Hardoko mengupas berbagai persoalan yang menghadang sektor pertanian.

1. Produksi dan Permintaan
2. Distribusi pupuk dan bibit
3. Pendapatan petani tidak cukup
4. Mencari alternatif dari beras
5. Indonesia swasembada
6. Pengalaman di dunia pertanian

sumber : bbc.co.uk

26 Feb 2009 : Pernahkah Anda terpikir suatu saat bahasa daerah anda tak lagi dituturkan oleh generasi-generasi selanjutnya? Cukup mengerikan bukan? Kekayaan bahasa yang luar biasa di Indonesia saat ini patut dijaga kelestariannya.

Bertepatan dengan peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional, badan Perserikatan Bangsa Bangsa yang menangani kebudayaan dan pendidikan, UNESCO, mengeluarkan laporan tahunannya, terkait ancaman kepunahan bahasa ibu di berbagai wilayah di dunia. Termasuk diantaranya di Indonesia.

Ahli bahasa asal Australia, Christopher Moseley, yang mengepalai tim pembuat peta bahasa terancam punah di dunia mengatakan, bahwa bangsa yang memiliki sangat banyak bahasa seperti India, Amerika Serikat dan Indonesia adalah yang paling terancam. Di Indonesia sendiri 10 bahasa daerah telah punah, di Papua dan Maluku Utara.

Sementara itu, tahukah Anda bahasa Lengilu hanya dituturkan oleh empat orang saja di Nunukan, Kalimantan Timur? Salah satu bahasa daerah ini bila tidak dipelihara maka akan punah seperti yang dialami sembilan bahasa di Papua dan satu di Maluku Utara tadi. Saat ini terdapat 2500 bahasa di dunia yang terancam punah, lebih dari seratus bahasa daerah yang terancam itu terdapat di Indonesia.

Bertepatan dengan Hari Bahasa Ibu Internasional, rubrik Forum Pendapat mengangkat tema tentang ancaman kepunahan bahasa di Indonesia dengan menghadirkan narasumber kepala Pusat Bahasa Indonesia, Dendy Sugono. (Ayu Purwaningsih).

sumber : dw-world.de

Funky dan psychedelica, itulah penampilan species ikan temuan baru diperairan komersial Ambon pada kedalaman 5-15 feet.  Ikan unik dengan bentuk tubuh yang bulat seperti kodok dan motif warna tubuhnya yang cokelat kekuningan dengan garis-garis putih mirip zebra yang aneh cara bergerak ‘cockamamie’ terpental kesana kemari tak beraturan kelihatan sedikit ‘mabuk’.

Keberadaannya pertama kali ditemukan seorang instruktur selam yang bekerja pada sebuah operator wisata setahun lalu di perairan dangkal sekitar Pulau Ambon. Penemuan tersebut langsung dilaporkan kepada Ted Petsch (pakar ikan dari Burke Museum of Natural History and Culture di University of Washington, Amerika), untuk dipelajari.  Pietsch kemudian memberinya nama spesies psychedelica sesuai tampilan dan perilakunya. Ikan tersebut masuk dalam genus Histiophryne sehingga nama ilmiahnya Histiophryne psychedelica.

Deskripsi ikan tersebut dipublikasikan secara detail dalam jurnal Copeia terbaru. Tak cuma memiliki mata dan wajah yang aneh, ikan itu juga memiliki sederet keunikan lainnya. Kulitnya yang amat kenyal seperti gelatinous memiliki daging yang tebal dan lunak. Hasil identifikasi DNA menunjukkan bahwa ikan tersebut berbeda dengan semua jenis ikan yang ada.  Dengan ekor yg miring ke satu sisi – kemampuan bergerak terbatas – kelihatan seperti bola karet yang  terpental kesana-sini. Sirip dikedua sisi tubuhnya berkembang menjadi seperti kaki.

Spesies yang memiliki muka yang datar dengan mata mengarah kedepan.   Pietsch (dengan pengalaman 40 tahun dalam mengklasifikasi ikan) mengatakan, belum pernah melihat yang seperti ini dalam kelompok frogfish.   Ini menyebabkan dia mempertimbangkan bahwa spesies ini kemungkinan memiliki visi binokuler (seperti teropong), yaitu visi yang tumpang tindih di depan seperti pada manusia.  Kebanyakan ikan, dengan mata di kedua sisi kepala mereka, tidak memiliki visi yang tumpang tindih, mereka belihat sesuatu yang berbeda dengan masing-masing matanya.

image source : uwnews [David Hall / seaphotos.com]

“Seperti ikan kodok lainnya, ia punya sirip pada kedua sisi tubuhnya dan tumbuh seperti kaki. Namun, perilakunya belum pernah terlihat pada ikan sejenis lainnya,” ujar Pietsch. Misalnya, walaupun memiliki sirip lengkap seperti ikan lainnya, tetapi lebih banyak  dipergunakan untuk melompat daripada berenang. Setiap kali menyentuh dasar laut, mereka menggunakan siripnya untuk mendorong ke bawah dan menyemburkan air dari insang kecil di kedua sisi tubuhnya untuk mendorong mereka maju. Ekor yang melengkung ke salah satu sisi membatasi kemampuan mereka mengatur gerakan sehingga mereka terlihat mirip bola karet yang memantul ke sana-kemari dengan tidak beraturan. Ikan dewasa, sebesar kepalan tangan dengan kulit yang tebal yang  melindunginya dari goresan  batu karang tajam.

“Saya pikir pengenalan terhadap frogfish relatif diketahui, namun penemuan species baru ini sungguh spektakuler,” ujar Mark Erdman, penasihat senior program kelautan Conservation International. Ia mengatakan penemuan tersebut juga menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies di kawasan habitat yang masuk dalam Segitiga Koral tersebut mungkin masih banyak yang belum terungkap.

Gambaran dan QT segment : uwfishcollection

sumber dan informasi lebih lanjut : uwnews

Ketua DPRD Sumut, Abdul Azis Angkat, tewas dalam unjuk rasa yang berakhir anarkis di Gedung DPRD Sumut. Para pengunjuk rasa yang menuntut dibentuknya Provinsi Tapanuli masuk ke dalam ruang sidang sambil merusak berbagai benda.

Ketua DPRD Sumut Tewas Diduga Dikeroyok Pendemo

sumber dan informasi lebih lanjut :  liputan6.

Rohmatin Bonasir, Wartawan, BBC Siaran Indonesia.

Setiap 100 penduduk Indonesia terdapat 15 orang miskin atau secara total ada 35.000.000 penduduk miskin menurut perhitungan Badan Pusat Statistik tahun 2008.
Namun sejumlah politisi, lembaga swadaya masyarakat dan bahkan peneliti memperkirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan angka resmi yang dikeluarkan pemerintah.

Asumsi mereka adalah data Badan Pusat Statistik itu diambil sebelum subsidi bahan bakar minyak dicabut sehingga dampak kenaikan harga bahan bakar tersebut belum terekam dalam survei BPS.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut jumlah kemiskinan tahun 2008 merupakan jumlah terendah selama 10 tahun terakhir.
Tetapi data BPS menunjukkan, angka tersebut kira-kira hanya selisih 100.000 jiwa dibandingkan jumlah penduduk miskin tahun 2004, padahal saat itu dana pemerintah untuk pengentasan kemiskinan sekitar Rp 19 triliun. Kini dana penanggulangan kemiskinan mencapai sekitar empat kali lipat.
Meski jumlah rakyat miskin mencapai puluhan juta, suara mereka tidak mempunyai kekuatan, kata Kepala Pusat Studi Perubahan Sosial, Universitas Nusa Cendana, Yanuarius Koli Bau.

Data Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin 2008  : 35.000.000
Garis kemiskinan dengan pengeluaran Rp 182.636/ orang/bulan
Dana penanggulangan kemiskinan 2009 Rp 70 triliun
Sekitar 70% penduduk miskin, memiliki hak pilih

Berita lebih lanjut :

Definisi Kemiskinan
Apa arti kemiskinan dan berapa jumlah penduduk miskin?

Suara Orang Miskin
Apakah orang miskin mempunyai suara politik

Ketimpangan Sosial
Berapa besar jurang antara kaum papa dan golongan kaya?

Rantai Kemiskinan
Bagaimana caranya memutus rantai kemiskinan?

Program Kemiskinan
Program-program kemiskinan dan efektifitasnya

sumber : bbc.co.uk

Sebuah berita yang tidak sedap untuk dibaca, sekaligus menghilangkan image  “Negeri Kolam susu”. Bagi saya yang awam dengan angka ekonomi, berita ini cukup untuk membuat mata terbelalak. Prinsip utang yang kita tahu tetap harus ada jaminan, apalagi dipasar global yang  dikuasai oleh kapitalis tulen dan menjadi pertanyaan bagi diri saya, apa yang dijaminkan yah?

Kompas, Jakarta 30 Januari 2009 — Tak terelakkan lagi, pemerintah harus berkubang makin dalam di kolam utang. Yang terbaru, pemerintah menjadwalkan penerbitan surat utang jangka menengah di pasar global senilai 4 miliar dollar AS selama tahun ini.

Apa boleh buat, defisit anggaran tahun ini akan mencapai Rp 132 triliun, atau 2,5 persen dari PDB. Untuk menambalnya, pemerintah juga sudah menggali utang dari sana-sini, antara lain dari pinjaman siaga senilai 3,5 miliar dollar AS.

Penerbitan surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN) senilai 4 miliar dollar AS itu sebetulnya tak menguntungkan karena situasi pasar finansial global masih kacau-balau. Tiga hari lalu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta juga mengatakan, penerbitan obligasi di pasar global bukanlah pilihan menarik.

Untungnya, lembaga pemeringkat Standard&Poors maupun Fitch kemarin sama-sama mempertahankan rating Indonesia. Fitch menilai, Indonesia memiliki kekuatan fundamental untuk pembiayaan publik. Adapun Standard&Poors mempertahankan peringkat BB- karena Pemerintah RI berhati-hati menghadapi risiko eksternal.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto juga berusaha meyakinkan target penerbitan MTN sepenuhnya bergantung pada kondisi pasar. “Kalau permintaan kecil, penerbitannya juga kecil,” katanya seraya menambahkan bahwa 4 miliar dollar AS itu hanya target indikatif.

Pemerintah memang masih berpeluang menghindari MTN untuk menambal defisit. Perhitungannya, masih ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2008 sebesar Rp 51 triliun. Lalu pinjaman siaga Rp 38 triliun benar-benar cair. Maka, defisit APBN 2009 Rp 132 triliun masih tersisa Rp 43 triliun. Ini masih bisa ditutup dengan instrumen utang lain dengan target pasar dalam negeri. Misalnya, surat utang negara berbasis syariah (sukuk) ritel. Lalu, masih ada peluang menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara dengan pembeli Bank Indonesia.

Karenanya, Rahmat berani menyatakan penerbitan MTN global bukan prioritas. “Semoga dari pasar dalam negeri bisa mencukupi,” katanya. (Kontan)

sumber : kompas.